AMBON (info-ambon.com)-Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon
mencatat jumlah anak stunting mengalami penurunan dari 287 kasus menjadi 279 kasus pada Desember 2025.
Kepala DPPKB Kota Ambon, Welly Patty, mengatakan penurunan tersebut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan penanganan stunting di kota Ambon, Provinsi Maluku.
“Data terakhir per Desember tercatat 279 kasus, turun dari sebelumnya 287. Kami berharap tren ini terus menurun sehingga angka stunting di Ambon bisa mencapai 14 persen atau bahkan di bawah itu,” kata Welly kepada info-ambon.com, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan data DPPKB, sebaran kasus stunting di lima kecamatan di Kota Ambon meliputi:
• Kecamatan Nusaniwe: 65 kasus
• Kecamatan Sirimau: 103 kasus
• Kecamatan Leitimur Selatan: 16 kasus
• Kecamatan Baguala: 9 kasus
• Kecamatan Teluk Ambon: 86 kasus
Dijelaskan, penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Tim tersebut melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mereka turun langsung ke posyandu untuk memastikan anak-anak ditimbang dan mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.
Selain intervensi kesehatan, Pemkot Ambon juga menjalankan program orangtua asuh bagi anak stunting. Program didukung dari swadaya pejabat, bantuan stimulan Pemkot, serta koordinasi melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan sesuai Surat Keputusan Wali Kota.
Dana tersebut digunakan oleh PKK untuk menyediakan makanan bergizi yang dimasak di Dapur Sehat (Dasyat). Makanan kemudian diberikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, serta pendamping keluarga di posyandu.
“Pendamping keluarga memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi yang sudah disiapkan. Setelah itu baru kegiatan selesai,” ujarnya.
Welly menambahkan, penanganan stunting juga berkaitan erat dengan persoalan dasar masyarakat seperti akses air bersih, kepesertaan BPJS, perumahan, dan ketersediaan makanan bergizi.
Keluhan warga yang disampaikan melalui posyandu akan diteruskan oleh pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Masalah stunting ini tidak hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut sanitasi, jaminan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama,” kata dia.
Pemkot Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat untuk memastikan progres penurunan kasus tetap terjaga. (EVA)
Discussion about this post