Pj Walikota Minta Lokasi Rembuk Stunting Bisa Bebas Stunting

Penjabat Walikota Ambon saat membuka rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, Selasa.-EVA-

AMBON (info-ambon.com)-Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan kepada lokasi rembuk stunting di setiap Desa/Kelurahan di Kota Ambon bisa bebas stunting.  Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dan pengukuhan ketua TP-PKK Kota Ambon sebagai Bunda Gendre Kota Ambon tahun 2022, di Hotel Marina, Selasa (21/6/2022).

Pemkot saat ini sudah membentuk 38 lokasi rembuk stunting di desa/kelurahan di Kota Ambon, diantaranya, Keluaran Tantui, Ahusen, Batu meja, desa poka, Galala, Naku, Kilang dan Hatalai

Dikatakan, menyadari akan hal itu, maka setelah dilantik oleh Gubernur Maluku pada sebagai penjabat Wali Kota Ambon, dirinya telah menetapkan 11 kebijakan prioritas. Satu dari 11 kebijakan prioritas yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting, yakni, penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku.

“Hal ini dimaksudkan agar percepatan penurunan stunting menjadi salah satu kebijakan prioritas sampai di tingkat Desa maupun Kelurahan,” katanya.

Menurutnya, jika bicara tentang percepatan penurunan stunting, maka seluruh aparatur Pemerintahan harus ada di barisan yang sama, misalnya,  komitmen yang sama serta terlibat aktif melaksanakannya.

Tentunya, lanjut Wali Kota, berharap kepada Kecamatan-kecamatan dan lokasi rembuk stunting, harus ada target Desa maupun Kelurahan bebas stunting, ada alokasi belanja untuk percepatan penurunan stunting yang dialokasikan secara berjenjang sampai di tingkat Desa maupun Kelurahan.

“Tingkat Kelurahan/Desa harus melakukan sesuatu tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Harus ada empati dan keberpihakan kita terhadap anak-anak yang menderita stunting jangka panjang, kita bisa memastikan terjadi penurunan stunting di Kota Ambon. Untuk melakukan semua itu; kita perlu terus membangun sinergi antar OPD,  dengan tujuan yang sama, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Sinergi bisa saja antar OPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Tim- PKK,” terang dia.

Dalam berbagai kesempatan saya selalu menegaskan, saya mau fokus untuk melakukan hal-hal kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tugas kita Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar mereka. Mari jadikan momentum merapat koordinasi percepatan penurunan stunting ini untuk membangkitkan empati kita semua. Entah itu berbagai  OPD, Camat, Raja, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, TP-PPKK, untuk melakukan sesuatu bagi percepatan penurunan stunting di Kota Ambon,” demikian Walikota. (EVA)

Exit mobile version